REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) sekaligus Ma’mun Murod mendesak pemerintah Indonesia untuk ambil sikap tegas menolak keikutsertaan pesenam asal Israel dalam kejuaraan senam dunia.
Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan senam internasional yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Ajang bergengsi ini berpotensi diikuti oleh pesenam dari berbagai negara di dunia, termasuk dari Israel.
Menurutnya, sikap penolakan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta konsisten menentang segala bentuk penjajahan. “Penolakan terhadap Israel merupakan refleksi dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ujar Ma'mun.
Ia menambahkan, posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina tidak boleh diabaikan. Hubungan historis antara Indonesia dan Palestina menjadi dasar moral dan politik bagi bangsa Indonesia untuk tetap berpihak pada kemerdekaan Palestina.
“Palestina telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi kemerdekaan Indonesia. Maka sudah selayaknya kita menjaga konsistensi sikap dalam setiap konteks, termasuk olahraga,” kata Ma'mun.
Terkait pandangan bahwa politik tidak seharusnya dibawa ke dunia olahraga, ia menilai pernyataan tersebut kerap bersifat sepihak dan tidak proporsional. Dalam kenyataannya, sejumlah negara pernah mengalami pembatalan keikutsertaan dalam ajang olahraga internasional karena alasan politik dan kemanusiaan.
“Yugoslavia misalnya, dilarang mengikuti Piala Eropa 1992 akibat kasus genosida yang terjadi saat itu. Bahkan keikutsertaannya digantikan oleh Denmark, yang kemudian justru menjadi juara. Begitu juga Rusia yang dibatalkan keikutsertaannya di berbagai kejuaraan karena konflik dengan Ukraina,” ucapnya.
Ma'mun menjelaskan perlakuan berbeda justru tampak terhadap Israel yang hingga kini tetap diperbolehkan ikut dalam berbagai ajang olahraga dunia seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Eropa. “Ini jelas tidak adil. Standar yang digunakan dunia internasional menjadi tidak konsisten,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas menolak keikutsertaan pesenam Israel dalam kejuaraan senam dunia yang akan digelar di Jakarta.
“Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Forum Rektor PTMA, saya meminta dengan sangat agar pemerintah Indonesia menolak kehadiran atlet Israel. Sikap ini bukan sekadar politik, tetapi bagian dari komitmen moral bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan dan keadilan,” kata Ma'mun.