UNRWA: Saatnya Israel akhiri penyangkalan atas bencana kelaparan Gaza

Istanbul (ANTARA) - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina UNRWA mendesak Israel berhenti menyangkal tanggung jawab atas kelaparan yang ditimbulkan olehnya di Jalur Gaza.

"Inilah waktunya bagi otoritas Israel untuk berhenti menyangkal bencana kelaparan yang mereka ciptakan di Gaza," kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini di media sosial, Sabtu (23/8).

Lazzarini mendesak pula agar semua pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak segera demi mengakhiri krisis di wilayah kantong Palestina itu.

"Semua yang memiliki pengaruh harus memanfaatkannya dengan tekad dan tanggung jawab moral. Setiap jam sangat berarti," kata dia.

Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), pemeringkatan kelaparan global yang disokong PBB, menetapkan bahwa bencana kelaparan telah terjadi di Kegubernuran Gaza pada Jumat (22/8).

Baca juga: IPC: Bencana kelaparan terkonfirmasi di Gaza, pertama di Timur Tengah

Diproyeksikan pula bahwa bencana kelaparan dapat merebak di wilayah tengah hingga selatan Jalur Gaza pada akhir September.

Sebagaimana diwartakan, agresi Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina di wilayah tersebut.

Serangan brutal Zionis Israel juga menyebabkan kehancuran besar di Gaza yang menimbulkan kematian akibat kelaparan, migrasi paksa, dan penyakit.

Sebelumnya pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan mantan petinggi pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Bencana kelaparan Gaza: Potret kegagalan kemanusiaan global

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.