Visa Atletnya Ditolak, Senator Jakarta Sebut Israel Memang Harus Dikucilkan

Tidak ada ruang sekecil apa pun bagi negara yang sedang melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

RUZKA—REPUBLIKA NETWORK — Keputusan Pemerintah Indonesia menolak pemberian visa kepada atlet Israel yang akan berlaga dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta adalah langkah yang bukan hanya tepat, tetapi juga sebuah keharusan moral dan konstitusional. Anggota DPD RI yang juga aktivis bela Palestina Fahira Idris mengatakan, sikap tegas Indonesia penanda penting bahwa kejahatan kemanusian dan genosida yang dilakukan Israel tidak bisa ditawar oleh kepentingan olahraga, ekonomi, atau diplomasi internasional.

“Dengan menolak visa atlet Israel, Indonesia sedang mengirim pesan kuat kepada komunitas internasional bahwa normalisasi terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dan genosida tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun bahkan dalam ranah olahraga yang kerap diklaim netral. Israel memang sudah seharusnya dikucilkan dalam pergaulan dunia, bukan hanya di event olahraga, tetapi juga di bidang lain misalnya seni budaya, akademik, dan ekonomi,” tukas Fahira Idris di Jakarta kepada RUZKA INDONESIA, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Senator Jakarta ini, penolakan visa terhadap delegasi Israel tidak boleh berhenti di olahraga. Prinsip yang sama perlu diberlakukan di seluruh ruang interaksi internasional terutama saat Indonesia menjadi tuan rumah.

Salah satunya ajang seni dan budaya karena partisipasi delegasi Israel dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi terhadap negara penjajah. Begitu juga di forum-forum akademik dan ilmiah, terutama bagi tokoh atau akademisi yang secara terbuka mendukung kebijakan apartheid dan pendudukan Israel.

Kegiatan ekonomi dan diplomasi publik, di mana hubungan dengan entitas yang mendanai atau mendukung penjajahan juga harus dihindari.

“Kebijakan serupa juga harus konsisten kita lakukan baik itu untuk event seni budaya, konferensi, pameran dan kepada tokoh-tokoh bahkan termasuk akademisi yang pro penjajahan Israel. Langkah ini bukan tindakan diskriminatif, melainkan penegasan moral bahwa tidak ada ruang bagi legitimasi penjajahan di Indonesia,” ungkap Fahira Idris.

Fahira Idris mengungkapkan, saat ini di banyak negara dan komunitas internasional, kultur boikot telah mendapatkan momentum. Banyak seniman dunia menarik karyanya dari platform Israel, intelektual dan institusi budaya yang memboikot event yang melibatkan Israel, serta seruan agar Israel dikecualikan dari beberapa forum internasional.

Semua menunjukkan bahwa tindakan memboikot Israel adalah aspirasi besar publik global.

Oleh karena itu, menolak pemberian visa kepada delegasi resmi Israel adalah wujud nyata dari komitmen untuk tidak memberi ruang sekecil apa pun bagi negara yang sedang melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina. Indonesia sejak awal kemerdekaannya menolak kolonialisme dalam bentuk apa pun.

“Seperti halnya dunia pernah memboikot Afrika Selatan di masa apartheid, keputusan Indonesia hari ini menjadi bagian dari gelombang global solidaritas moral yang semakin kuat terhadap rakyat Palestina,” tegas Fahira Idris. (***)