Struktur Baru BP BUMN Diharapkan Perkuat Sinergi Kelembagaan dan Efektivitas Transformasi BUMN

INFO TEMPO – Penunjukan Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menandai langkah strategis dalam penataan kelembagaan BUMN untuk memperkuat efektivitas koordinasi dan arah transformasi. Melalui sinergi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah mendorong tata kelola BUMN yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.

Pengamat kebijakan publik Hendri Satrio menilai bahwa penguatan hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut akan membuat pengelolaan BUMN semakin efisien, efektif, dan responsif terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Dengan sinergi kelembagaan yang terbangun, diharapkan kinerja Danantara dapat berjalan lebih efisien, lebih efektif, dan lebih lincah dari sebelumnya,” ujar Hendri di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Menurut Hendri, keberadaan figur yang memahami dinamika BUMN di posisi strategis pada kedua lembaga menjadi nilai tambah dalam memperkuat koordinasi dan percepatan pelaksanaan program restrukturisasi.

“Langkah ini tentu sudah melalui pertimbangan mendalam, baik dari sisi hukum maupun efektivitas kelembagaan. Pemerintah pasti melakukan kajian komprehensif sebelum menetapkan struktur yang baru,” katanya menambahkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat agar kinerja Danantara tetap terjaga. “Sudah ada Dewan Pengawas di Danantara yang memastikan prinsip tata kelola tetap berjalan,” kata Hendri.

Perkuat Sinergi dan Efektivitas Program

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa keberadaan Dony Oskaria menciptakan penyelarasan peran antara BP BUMN dan Danantara, membuka peluang untuk memperkuat koordinasi program dan mempercepat pelaksanaan agenda strategis nasional.

“Dengan terbentuknya BP BUMN, koordinasi kelembagaan akan semakin baik dan sinergi program dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” ujar Rosan di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, langkah tersebut mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas yang dijalankan Danantara sejalan dengan kebijakan pemerintah dan kementerian terkait.

“Banyak program strategis yang membutuhkan koordinasi lintas kelembagaan. Struktur baru ini membantu memastikan implementasi berjalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Pelantikan pimpinan BP BUMN sendiri ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 109 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Langkah ini menandai babak baru dalam penguatan tata kelola dan restrukturisasi BUMN agar lebih selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem BUMN yang efisien, adaptif, dan berdaya saing.

Melalui struktur kelembagaan yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap sinergi antara BP BUMN dan Danantara akan menjadi fondasi bagi terciptanya BUMN yang modern, transparan, dan berorientasi pada nilai tambah bagi perekonomian nasional. (*)