RI Mampu Hemat Devisa Rp 675 Triliun Sampai 2025, Ini Pendorongnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan penghematan devisa hingga US$ 40,71 miliar setara Rp 675,66 triliun (asumsi kurs Rp 16.597 per US$) dari tahun 2020-2025. Hal tersebut menyusul diberlakukannya mandatori biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan pengembangan bioenergi termasuk program biodiesel berbasis kelapa sawit, memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Untuk 2020 sampai dengan 2025, kita mampu menghemat devisa kita untuk impor kurang lebih sekitar US$ 40,71 miliar. Ini baru dari sektor solar," jelas Bahlil dalam acara Investor Daily Summit, di Jakarta, dikutip Jumat (10/10/2025).

Bahlil menilai, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata transisi energi tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional melalui efisiensi devisa dan peningkatan kemandirian energi.

Tahun ini, pemerintah telah menerapkan program mandatori biodiesel B40. Pemanfaatan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan campuran tersebut tidak hanya mengurangi impor solar, tetapi juga dinilai meningkatkan kesejahteraan petani sawit di dalam negeri.

"Dengan B40 itu, impor kita sekarang untuk solar itu adalah 4,9 juta, kurang lebih dari 10-10,5% dari total konsumsi solar kita. Tujuannya apa? Biodiesel ini campuran dari CPO dan metanol," imbuhnya.

Di samping itu, Bahlil membeberkan bahwa pemerintah juga sedang menguji penerapan B50. Kelak, kebijakan ini akan berjalan ditahun 2026. "Sudah dirataskan atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan bahwa 2026, insyaallah akan kita dorong ke B50. Dengan demikian tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia," katanya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama dalam pengembangan biodiesel saat ini terletak pada pasokan metanol yang sebagian besar masih diimpor. Untuk itu, Indonesia akan membangun pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur, untuk menambah produksi metanol dalam negeri.

"Supaya semua campuran untuk mendapatkan fame antara CPO dan metanol diharapkan semuanya adalah produksi dalam negeri," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.

Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 Badan Usaha (BU) BBN (bahan bakar nabati) yang menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.

(pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bahlil Sebut RI Bisa Terbebas dari Impor Solar, Asalkan...