Prabowo Janji Kucurkan Rp 178,7 Triliun APBN 2026 untuk Guru-Dosen

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menggelontorkan Rp 178,7 triliun untuk gaji dan kompetensi guru dan dosen saat membacakan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2025.

Uang Rp 178,7 triliun itu merupakan porsi dari total Rp 757,8 triliun untuk tahun anggaran 2026 atau sekitar 20 persen. Prabowo mengklaim alokasi pendidikannya merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, ia mengingatkan anggaran pendidikan harus tepat sasaran.

Prabowo berjanji meningkatkan kualitas guru dan memperkuat pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan penguatan guru dan dosen dialihkan sebesar Rp178,7 triliun,” kata Prabowo. 

Pemerintah juga menyiapkan berbagai beasiswa. Untuk Program Indonesia Pintar, pemerintah menyediakan kuota 21,1 juta siswa. Adapun Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebesar 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun. 

Pemerintah juga menyiapkan beasiswa unggulan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 4.000 mahasiswa pada 2026. 

Janji Prabowo mengucurkan Rp 178,7 triliun untuk gaji dan pelatihan guru dan dosen diumumkan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dikecam atas pernyataannya. Pernyataan kontroversial Sri Mulyani muncul ketika dia menyinggung gaji tenaga pendidik yang rendah menjadi tantangan bagi keuangan negara.

“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, yang disiarkan YouTube Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 7 Agustus 2025. 

Dia kemudian menuturkan bahwa masalah gaji guru dan dosen yang rendah menimbulkan pertanyaan. “Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” ucap Sri Mulyani. 

Sontak pertanyaan itu dikecam publik karena negara memiliki kewajiban untuk menggaji guru dan dosen ASN.

Sejak 2009, anggaran pendidikan selalu mencapai 20 persen dari APBN menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam unggahan Instagramnya pada 4 Desember 2024, @smindrawati, Sri Mulyani merinci alokasi Rp 724,3 triliun anggaran pendidikan tersebut. Sebanyak 48 persen di antaranya untuk transfer ke daerah (TKD) atau pemerintah daerah (pemda), 36 persen untuk kementerian dan lembaga (K/L), 11 persen melalui pembiayaan, serta 5 persen dialokasikan pada Bendahara Umum Negara (BUN). 

Rincian itu berarti sebanyak Rp 347,09 triliun akan disalurkan melalui TKD, Rp 262,28 triliun kepada K/L, Rp 80 triliun melalui pembiayaan, dan Rp 34,88 triliun kepada BUN. 

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa total anggaran untuk kesejahteraan guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN pada 2025 bertambah Rp 16,7 triliun menjadi Rp 81,6 triliun. Kemudian, alokasi dana sebesar Rp 17,15 triliun untuk rehabilitasi, renovasi, dan perbaikan 10.440 sekolah negeri dan swasta. 

Pemerintah juga menargetkan tunjangan profesi guru (TPG) non-pegawai negeri sipil (non-PNS) sebanyak 477,7 ribu guru, sertifikasi guru sebanyak 666,9 ribu orang, sebanyak 22 ribu pembangunan atau rehabilitasi sekolah, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak 10.500 mahasiswa, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dikutip dari Antara, realisasi penyaluran tunjangan guru ASN daerah telah mencapai Rp 16,71 triliun untuk 1,44 juta guru per Juni 2025. Penyaluran tersebut dilakukan secara langsung kepada guru,—skema baru yang dimulai sejak Maret 2025, di mana skema sebelumnya ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa menyiapkan anggaran tunjangan kinerja (tukin) untuk 31 ribu dosen ASN sebesar Rp 2,66 triliun pada 2025. Kebijakan itu sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).