Prabowo Ingin Supremasi Hukum di Indonesia, Wakil Ketua MUI: Jauh Panggang dari Api

PRESIDEN Prabowo Subianto mengutarakan keinginannya untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai keinginan Prabowo itu masih merupakan angan-angan.

Anwar mengapresiasi sikap Prabowo yang ingin hukum berlaku adil untuk semua. Namun, dia menyebut perbaikan hukum selama masa sepuluh bulan Prabowo menjabat belum maksimal. "Memang sudah ada kemajuan, tapi saya lihat banyak orang menilai masih jauh panggang dari api," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Kenyataannya, kata Anwar, masih banyak orang yang belum bisa mendapatkan keadilan di negeri ini. Maka dari itu, dia berharap Prabowo mempertajam penglihatan dan pendengarannya untuk mengetahui kondisi rakyat.

Menurut Anwar, selama ini hukum di Indonesia cenderung dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selain itu, ucapnya, penegakkan hukum di tanah air juga terasa tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan.

Anwar berujar pernyataan Prabowo yang menyatakan tidak ingin melindungi pelanggar hukum akan menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia. Dia berharap seluruh masyarakat bisa ikut serta mengawal janji Prabowo itu. "Karena kalau tidak, maka apa yang disampaikan oleh Prabowo tersebut hanya akan berhenti pada kata-kata," tuturnya.

Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Subianto memperingatkan partai-partai koalisi pemerintah tidak merasa kebal hukum dan bisa seenaknya melakukan sesuatu. “Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum dan tidak bisa diatur,” ujar Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Selain itu, Prabowo juga menyebut akan menindak para jenderal yang melanggar hukum, baik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara khusus, Prabowo menyoroti praktik aparat yang membekingi tambang ilegal.

"Saya beri, peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR.