Perbandingan Pidato Kenegaraan Pertama Prabowo, Jokowi, dan SBY

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di Sidang Tahunan MPR bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 RI di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2025.

Dalam sidang yang digelar di Gedung Nusantara itu, Prabowo menyinggung beberapa hal. Salah satunya memamerkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen hingga program makan bergizi gratis (MBG). Tak hanya itu, Presiden juga kembali menyinggung Serakahnomics yang beberapa lalu sudah pernah disampaikan dalam momen pidato lainnya.

Sebagai pembuka, Prabowo memuji pencapaian presiden-presiden terdahulu. Misalnya, ia memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Prabowo juga mengatakan SBY berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan menyelesaikan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. 

Kemudian, ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah membangun berbagai infrastruktur penting sehingga meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi. Jokowi, kata dia, juga berhasil memimpin negara saat krisis pandemi Covid-19. 

“Sehingga Indonesia salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia,” ujar Prabowo. 

Prabowo pun memaparkan laporan kinerja pemerintahannya sejak 299 hari dirinya dilantik. Ia memuji transisi kekuasaan dari Jokowi ke dirinya sebagai peralihan kekuasaan lancar dan diakui dunia. Ia mengklaim tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti dirinya. 

“Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya how did you do it? How did Indonesia manage it? Saya sampaikan ke mereka kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan,” katanya. 

Meski mengakui ada praktik korup di BUMN dan BUMD, Prabowo mengatakan pemerintahannya telah menyelamatkan Rp 300 triliun dari APBN. Ia menyatakan menyelamatkan uang negara dengan kebijakan efisiensi pemerintah. 

Prabowo juga memamerkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,2 persen di tengah konflik dan ekonomi global, terutama perang tarif. Selain itu, ia mengklaim realisasi investasi semester pertama 2025 telah mencapai Rp 942 triliun atau naik 13,6 persen dari tahun lalu.

Menurut dia, angka ini telah melampaui target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja Indonesia. Prabowo juga mengklaim pemerintah telah melakukan intervensi untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil lewat program makan bergizi gratis. 

“Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan Ibu menyusui sudah menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari,” katanya. 

Joko Widodo

Presiden ke-7 Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di Sidang MPR RI pada 13 Agustus 2015. Saat itu sidang dibuka dan dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Sidang dihadiri oleh 470 Anggota MPR.

Dalam pidatonya, Jokowi mempromosikan pencapaian Nawacita yang menjadi visi-misi kampanyenya selama pemilihan presiden 2014. Saat itu ia memamerkan Kabinet Kerja yang secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah, kata Jokowi, melakukan transformasi ekonomi dari yang bersifat konsumtif ke produktif.

Ia menyebut pemerintahannya fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial.

“Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat,” kata Jokowi. 

Jokowi juga menekankan agar lembaga negara kompak untuk memperkuat sistem lembaga presidensial. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia tengah berperang mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, perdamaian dan kesejahteraan rakyat hanya bisa terwujud jika lembaga negara bersatu padu dan tidak mementingkan ego sektoral.

"Melalui forum ini terbuka ruang bagi saya mengajak lembaga negara membangun kekompakan untuk memperkuat sistem lembaga presidensial," kata Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 13 Agustus 2015.

Presiden ke-7 ini juga mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili perselisihan hasil pemilu legislatif. Ia juga menyinggung MK yang memutus sengketa hasil pemilihan presiden 2014. Putusan itu, kata dia, mengawal suksesi kepemimpinan nasional sesuai konstitusi, berlangsung aman dan damai. 

“Rakyat Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah,” katanya.

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di hadapan DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2005. Saat itu bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan RI ke-60.

Dalam pidato kenegaraannya, SBY menyampaikan dua hal. Pertama tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) atau Nota Keuangan 2006. Kedua tentang masalah keamanan di Papua dan kesepakatan damai Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Saat itu pemerintahan SBY memang baru saja meneken nota kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Ia mengungkapkan telah melakukan pembicaraan informal dengan tokoh-tokoh GAM di Helsinki, Finlandia. 

“Pembicaraan itu telah membuahkan hasil, dengan ditandatanganinya Memorandum Kesepahaman tanggal 15 Agustus kemarin,” katanya.

Kesepakatan itu mengakhiri niat GAM memisahkan diri dari Indonesia. Di hadapan DPR, Ia pun meminta pertimbangan DPR untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mantan aktivis GAM. 

“Pemerintah berharap, penandatanganan Memorandum Kesepahaman dengan GAM, akan menjadi titik awal penyelesaian konflik yang permanen di Aceh,” ujarnya. 

Ia juga menyinggung permasalahan di Papua. Pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan itu secara damai, dengan mengedepankan dialog, dan pendekatan persuasif. Menurut SBY, penyelesaian masalah di Papua fokus pada pelaksanaan otonomi khusus secara konsisten sebagai solusi yang adil. SBY juga menolak isu Papua melibatkan pihak asing. 

“Kita menolak campur tangan asing dalam menyelesaikannya. Sejarah Papua sebagai bagian integral wilayah negara kita adalah jelas,” ujarnya. 

SBY juga menyinggung masalah ekonomi selama pemerintahannya. Berbeda dengan Prabowo, SBY lebih fokus memaparkan langkah-langkah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam 5 tahun pemerintahannya, SBY bertekad mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan menjadi separuhnya. 

“Tingkat pengangguran terbuka kita upayakan dapat menurun dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen, sedang tingkat kemiskinan kita upayakan menurun dari 16,6 persen menjadi 8,2 persen,” katanya. 

Untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, kata SBY, pemerintah akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas. Artinya, pertumbuhan yang kita harapkan adalah yang mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan serta menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga mendorong revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai strategi perekonomiannya.