P2G Kritik Rencana Prabowo Bangun Lebih Banyak SMA Taruna Nusantara

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik rencana pemerintah membangun lebih banyak sekolah berbasis militer seperti SMA Taruna Nusantara. Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan sekolah semacam ini tidak perlu banyak.

Alasannya, sekolah Taruna Nusantara merupakan lembaga pendidikan yang secara spesifik diperuntukkan bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke akademi militer atau polisi saja. "Kami kira untuk akademi seperti ini tidak mendesak. Karena yang lebih mendesak adalah sebetulnya puluhan ribu sekolah yang harus segera dibangun," kata dia saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Rencana membangun lebih banyak sekolah taruna di seluruh daerah di Indonesia disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. Iman menyebut ide tersebut keliru.

Menurut dia, pemerintah semestinya fokus menaruh perhatian kepada sekolah umum, yakni satuan pendidikan yang menjadi tempat lebih banyak siswa. Ia memaparkan saat ini saja ada sekitar 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah yang belum memiliki fasilitas memadai. "Jangan sampai kita kehilangan fokus untuk mengatasi masalah yang jauh lebih besar dan mendasar," tutur dia.

Iman menjelaskan penetrasi pendidikan ala militer ke ranah yang lebih luas seperti ke tingkat sekolah dasar, menegah, dan perguruan tinggi merupakan sesuatu yang buruk. Sebab, sikap positif dan displin yang diciptakan oleh pendidikan militer timbul karena adanya rasa takut, perintah, dan kekerasan. 

Itu karenanya, Iman berujar pendidikan semacam ini berseberangan dengan semangat berpikir kritis yang diperjuangkan bertahun-tahun dalam tiga kurikulum pendidikan. "Kita mengajarkan critical thingking, tapi bagaimana mungkin kritis diberikan di pendidikan ala militer," kata dia. 

Iman menyebut siswa di usia sekolah dasar hingga sekolah menengah adalah masa di mana anak membutuhkan pemahaman mendasar mengenai apa itu hak asasi manusia, kedudukan mereka sebagai masyarakat sipil, dan sifat-sifat universal lainnya. "Kami kira trend semacam pendidikan militer ke sekolah-sekolah ini tidak tidak baik," tuturnya.