Menggerakan Aksi Udara Bersih di Sektor Industri dan Keuangan

Sesi tematik “Mempercepat Aksi Udara Bersih: Mobilisasi Pembiayaan untuk Inisiatif Udara Bersih” yang diselenggarakan oleh Bicara Udara (Yayasan Udara Anak Bangsa) dan Systemiq dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jaka(MI/HO)

UPAYA memperbaiki kualitas udara Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar regulasi dan kesadaran publik. Dibutuhkan terobosan nyata dalam pembiayaan dan transformasi industri. Hal ini menjadi fokus utama sesi tematik “Mempercepat Aksi Udara Bersih: Mobilisasi Pembiayaan untuk Inisiatif Udara Bersih” yang diselenggarakan oleh Bicara Udara (Yayasan Udara Anak Bangsa) dan Systemiq dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center, Jumat (10/10).

Polusi udara kini menjadi salah satu tantangan lingkungan paling serius yang dihadapi Indonesia. 

Pada 2022, beban ekonomi akibat dampak kesehatan dari polusi udara diperkirakan mencapai US$220 miliar, atau sekitar 6,6% dari PDB nasional (PPP). 

Di Jakarta sendiri, kualitas udara yang buruk dikaitkan dengan lebih dari 10.000 kematian dini setiap tahun, menimbulkan kerugian ekonomi mencapai US$2,9 miliar per tahun. 

Data ini menunjukkan bahwa isu udara bersih bukan semata persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Agung Prabowo, sektor perbankan berperan strategis dalam mendorong transisi industri menuju proses produksi yang lebih bersih. 

BNI, ujarnya, telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, mulai dari green loan, green bond, hingga sustainability-linked financing, untuk mempercepat investasi pada teknologi rendah emisi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pengurangan polusi udara.

“Transisi menuju industri hijau tidak akan berjalan tanpa dukungan pembiayaan yang kuat. Bank dapat menjadi katalis dengan menyalurkan dana ke proyek-proyek yang berdampak positif bagi lingkungan. Namun, agar pembiayaan ini dapat berkembang lebih cepat, dibutuhkan insentif kebijakan dan jaminan risiko yang lebih kuat dari pemerintah,” ujar Agung.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani menilai keberhasilan pengendalian polusi udara bergantung pada kombinasi instrumen kebijakan, pemantauan yang kuat, dan pendanaan yang memadai. Ia menyebut kemajuan sistem SI-SPEK sebagai langkah penting untuk memperkuat transparansi data emisi industri, namun masih ada tantangan untuk memastikan kepatuhan dan percepatan adopsi teknologi pengendalian emisi oleh pelaku usaha.

“Melalui SI-SPEK, kita mulai melihat perubahan perilaku di sektor industri. Namun, kepatuhan membutuhkan dorongan kebijakan yang konsisten serta dukungan pendanaan agar pelaku usaha dapat berinvestasi dalam teknologi pengendalian emisi,” jelas Rasio.

Dari perspektif dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),  Sanny Iskandar menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran sentral dalam mewujudkan target udara bersih. 

Ia menyebut, pelaku industri kini semakin menyadari bahwa investasi pada efisiensi energi dan teknologi rendah emisi bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi strategi bisnis untuk memperkuat daya saing dan menarik pembiayaan hijau dalam skala besar.

“Industri hijau adalah masa depan. Investasi pada efisiensi energi dan teknologi bersih akan memperkuat daya saing jangka panjang Indonesia. Melalui kemitraan yang tepat, sektor swasta bisa menjadi motor utama pembiayaan dan inovasi dalam upaya pengendalian polusi,” ungkap Sanny.

Sesi tematik yang difasilitasi oleh Bicara Udara ini diharapkan dapat menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi yang kuat, aksi udara bersih dapat bergerak lebih cepat dan terukur, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. (Z-1)