Koalisi Guru Minta Pemerintah Kaji Ulang Pemberian Smart Board ke Sekolah

KOALISI Barisan (Kobar) Guru Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian papan pintar atau smart board ke sekolah-sekolah. Koordinator Kobar Guru Indonesia Soeparman Mardjoeki Nahali mengatakan, penggunaan papan tulis interaktif untuk mengatasi kekurangan guru kompeten hanya solusi sesaat namun tidak efektif.

"Biaya yang pasti sangat besar karena mencakup jumlah sekolah yang banyak, maka efektifitas penggunaan smart board jika tanpa kajian mendalam akan tidak efektif," ujar Soeparman saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Smart board merupakan perangkat interaktif yang menggabungkan fungsi papan tulis tradisional dengan teknologi digital. Smart board memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, menonton video, dan berinteraksi dengan konten digital secara langsung.

Pengadaan smart board ke sekolah disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Kepala Negara akan membagikan 288 ribu papan interaktif ini ke berbagai sekolah. Tujuannya agar anak-anak di mana pun berada berkesempatan mendapatkan pelajaran dari guru yang berkualitas melalui virtual. Hal ini sekaligus menjadi solusi dari kekurangan guru kompeten di sejumlah daerah. "Maka kami distribusikan (smart board)  ke sekolah-sekolah pelosok," kata Presiden. 

Secara pedagogi, Soeparman mengatakan, siswa tetap membutuhkan interaksi langsung dengan guru untuk menyerap materi pembelajaran. Soeparman menilai ide mencadangkan smart board untuk mengisi ketiadaan guru berkualitas di sekolah tersebut jelas keliru. 

Pemerintah, kata dia, semestinya fokus menyelesaikan pengangkatan guru-guru baru yang berkompeten dari lulusan lembaga pendidikan di masing-masing daerah. Menurut dia, kalau pun papan pintar itu tetap dibagikan, maka harus diposisikan sebagai alat bantu guru. "Kekurangan guru tetap haruslah diisi dengan guru bukan dengan smart board" ujar dia. 

Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Guru Seluruh Indonesia itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan akses konektivitas internet, baik di lokasi guru yang akan mengajar maupun di sekolah sasaran.  

Terakhir, dia mengingatkan agar realisasi program yang menelan dana jumbo ini diawasi dengan ketat dan transparan. Ia mewanti-wanti agar program ini tidak dijadikan lahan baru untuk melakukan korupsi. "Jangan sampai terjadi korupsi atas anggaran pembelian dan distribusinya."

Pilihan Editor:

Konflik Aceh dalam Ingatan Anak-anak Muda