Kasus Noel Ebenezer Mencederai Kepercayaan Buruh terhadap Pemerintah

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel (tengah) ditetapkan sebagai tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025) .(MI/Usman Iskandar)

PRESIDEN Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyayangkan penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Ia mengatakan kasus ini mencederai kepercayaan buruh terhadap pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan pekerja, khususnya terkait program K3.

“Buruh tentu merasa kecewa dan khawatir. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja justru diduga terlibat praktik korupsi. Ini jelas meruntuhkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan kerja,” kata Riden, melalui keterangannya, Sabtu (23/8).

Menurut Riden, keselamatan kerja bukan hanya soal aturan di atas kertas, melainkan menyangkut nyawa jutaan pekerja di berbagai sektor industri. Jika pengelolaan program K3 tercederai oleh praktik korupsi, maka risiko yang dihadapi buruh semakin besar.

Ia menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. 

“Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas penuh. Jangan sampai K3 hanya menjadi proyek yang rawan penyimpangan, sementara buruh terus menanggung risiko kecelakaan kerja,” ujar Riden.

“Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah hal yang paling mendasar bagi buruh. Kalau program K3 sampai dikorupsi, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja di lapangan. Ini bukan main-main,” lanjutnya.

Riden menambahkan, K3 seharusnya menjadi garda terakhir untuk memastikan buruh pulang dalam keadaan selamat setelah bekerja. Jika ada penyimpangan anggaran dan program di Kemenaker, artinya perlindungan buruh telah diperdagangkan.

"Buruh jadi ragu, apakah negara benar-benar hadir melindungi, atau justru membiarkan pekerja semakin rentan terhadap kecelakaan kerja,” tutupnya. (Faj/P-2)