Erick Thohir Bantah Ada Campur Tangan Indonesia usai Malaysia Disanksi FIFA Buntut Naturalisasi Palsu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah tudingan Indonesia ikut campur dalam pemberian sanksi FIFA terhadap Malaysia terkait problem naturalisasi baru-baru ini.

Sebagaimana diketahui, FAM bersama tujuh pemain naturalisasinya memang dijatuhi hukuman lantaran disinyalir telah melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait penggunaan dokumen palsu. Sanksi tersebut mencakup denda sebesar CHF 350.000 atau setara kurang lebih Rp7,3 miliar untuk FAM.

Di samping itu, FIFA juga menerapkan larangan bermain selama 12 bulan ditambah denda CHF 2.000 per pemain kepada Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui, dan Héctor Alejandro Hevel Serrano.

Buntut dari situasi panas ini, publik Malaysia menuding Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab di balik keluarnya hukuman dari asosiasi sepak bola internasional.

Tunku Mahkota Johor (TMJ), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, sebelumnya juga melontarkan dugaan serius terkait kecurigaan ada campur tangan entitas luar yang memengaruhi keputusan badan sepak bola dunia tersebut.

TMJ mempertanyakan konsistensi dan transparansi FIFA dalam mengeluarkan putusan, mengingat asosiasi tersebut sebelumnya telah menyetujui proses naturalisasi para pemain.

Tudingan makin menguat dengan munculnya sindiran TMJ yang menyatakan, "Siapa yang ada di New York?"

Hal ini mengisyaratkan tudingan soal lobi di balik layar yang mungkin terjadi di New York dengan melibatkan Presiden FIFA Gianni Indantino.

Menpora RI Erick Thohir kembali buka suara soal isu rangkap jabatan yang kini ramai dibicarakan publik. Selain menjabat sebagai Menpora, Erick juga masih duduk sebagai Ketua Umum PSSI.

Untuk diketahui, Presiden FIFA, Gianni Infantino belum lama ini memang sempat berada di New York guna menghadiri Sidang Umum PBB.

Dalam kesempatan tersebut, dia bertemu dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun alih-alih seperti dugaan beredar, Erick Thohir menegaskan bukan topik soal Malaysia yang dibahas dalam pertemuan tersebut, melainkan standardisasi organisasi olahraga Indonesia.

"Jadi nomor satu, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden kan sudah mengeluarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, RPJMM juga sudah masuk 2025--2029, Bapak Presiden ingin standarisasi organisasi olahraga Indonesia itu skala internasional," jelas Erick Thohir.

"Artinya apa? Bagaimana semua punya KPI, tolak ukur yang jelas, dan jangan sampai atlet menjadi korban. Ini standar yang dilakukan Bapak Presiden. Karena itu, Bapak Presiden melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh olahraga di dunia," imbuhnya.

Lebih lanjut guna mendukung penjelasannya, Erick Thohir juga menginformasikan bahwa setelah pertemuan dengan Infantino, Presiden Prabowo direncanakan jumpa dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Untuk itu dia memastikan diskusi antara Presiden RI dan FIFA tidak menyentuh isu negara lain, melainkan berfokus pada perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya untuk usia dini.

"Memang diawali dengan FIFA, nanti ada IOC, dan ada yang lainnya. Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas. Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain," ucapnya lagi.

"FIFA akan mendorong kejuaraan dunia U-15 yang jumlahnya delapan lawan delapan. Jadi ini sistem yang baru," tambah Erick.

Sementara itu dari sisi Kemenpora, Erick Thohir turut menegaskan sudah jadi pantangan bagi pihaknya untuk ikut campur urusan negara lain.

"Kami dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Kita harus hargai," tuturnya.

"Kita tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara."

"Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju. Ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencak silatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju, ya kita harus lakukan itu. Tapi kita tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain," pungkasnya.