DPR Sebut Dugaan Permainan Kuota Haji oleh Oknum Petugas sangat Merugikan

Ilustrasi .(MI/Susanto)

WAKIL Ketua Komisi VIII Abdul Wachid mengungkap adanya kuota petugas haji yang diperjualbelikan. Dia mengaku mendapat informasi itu dari masyarakat.

"Ya ada indikasi seperti itu. Indikasi diperjualberikan ada. Tapi yang saya ketahui itu, dan temuan dari masyarakat, dan juga aspirasi dari masyarakat," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (23/8).

Abdul mengatakan awalnya dia menerima laporan bahwa ada oknum petugas haji yang tidak bekerja. Oknum ini diduga membeli kuota petugas haji dan memanfaatkan keberangkatan ke Arab Saudi untuk melaksanakan rukun Islam kelima itu.

"Sampai wakil badan, petugas tidak kerja, mereka numpang haji. Itu memang beliau menemui seperti itu. Tapi saya itu kan enggak tega menyampaikan seperti itu. Nah kami kemarin dari beberapa masyarakat juga mengeluhkan seperti itu," ungkap Abdul.

Abdul mengatakan untuk mengatasi hal itu, terdapat usulan agar petugas haji dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dihapus. Pasalnya, dugaan permainan penggunaan kuota haji oleh oknum petugas sangat merugikan.

Kuota petugas haji, kata dia, menggunakan kuota reguler. Padahal, lanjut Abdul, kuota petugas haji bisa dimanfaatkan untuk menekan antrean jemaah haji Indonesia.

"Nah itu yang tadi perdebatannya, ada yang mau dihapus, ada yang minta dikurangi. Jadi nanti ya kalau keputusannya menunggu saja nanti," ucap Abdul. (Fah/P-2)