DPR Desak Pengawasan Ketat terhadap SPBU dalam Penyaluran BBM

Ilustrasi(Antara)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia menyusul merebaknya laporan motor brebet dan mogok massal setelah pengisian Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur. Insiden yang terjadi di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Sidoarjo tersebut memunculkan dugaan adanya bahan bakar yang tidak sesuai standar dan menimbulkan keresahan luas di masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menilai peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan Pertamina untuk memperkuat sistem pengawasan di tingkat SPBU, gudang penyimpanan, hingga rantai distribusi BBM bersubsidi.

“BBM bersubsidi seperti Pertalite adalah hak masyarakat, sehingga pemerintah dan Pertamina wajib memastikan kualitasnya tetap terjaga sampai ke pompa terakhir,” ujarnya di Jakarta.

Firnando menekankan bahwa lemahnya pengawasan di lapangan dapat menimbulkan kerugian massal bagi masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sepeda motor. Ia menilai kasus ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.

“Kalau pengawasan longgar, masyarakat yang paling dirugikan. Negara tidak boleh abai terhadap hak konsumen yang sudah membayar dengan harga subsidi,” tegasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, ia mendorong Pertamina bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) guna melakukan audit mutu di lapangan serta memastikan adanya sanksi tegas terhadap SPBU yang lalai atau melanggar standar operasional.

Transparan dan Terukur

Firnando juga menegaskan bahwa Komisi VI DPR meminta Pertamina memberikan atensi penuh terhadap kasus ini. Ia menilai penanganan yang transparan dan berbasis data penting untuk mencegah spekulasi yang dapat memperburuk situasi di tengah masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap BBM nasional harus dijaga. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Menanggapi sejumlah isu yang mengaitkan insiden ini dengan kebijakan tambahan etanol dalam BBM, Firnando menegaskan bahwa hal tersebut tidak relevan karena kebijakan etanol masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan.

“Masalah ini murni pada tataran operasional dan distribusi Pertamina. Fokus utama harus pada penelusuran mutu dan perbaikan sistem distribusi di lapangan,” jelasnya.

Firnando menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa SPBU merupakan ujung tombak pelayanan energi bersubsidi, sehingga pengawasannya tidak boleh longgar sedikit pun. Ia meminta Pertamina memperkuat sistem kontrol mutu di setiap titik distribusi serta memperluas mekanisme pelaporan publik agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

“SPBU adalah titik terakhir sebelum BBM sampai ke tangan rakyat. Di sanalah pengawasan harus paling ketat,” pungkasnya. (E-3)