Diam-diam Purbaya Minta Ini ke Prabowo, Langsung Setuju!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto sesaat setelah dirinya dilantik sebagai bendahara negara.

Permintaan itu dia sampaikan terkait dengan keinginannya membentuk tim khusus lintas kementerian demi mengurai masalah belanja negara yang lambat hingga penghambat investasi.

"Saya bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh enggak saya bikin tim debottlenecking," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, seperti dikutip Rabu (29/10/2025).

Merespons permintaannya itu, Purbaya mengklaim Kepala Negara langsung menyetujui, hingga saat ini telah terbentuk tim khusus yang disebut dengan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP)

"Sampai sekarang disetujui. Jadi sebelum enggak disetujui, saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya sendiri, itu dengan menteri-menteri lain, Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya enggak jalan sendiri. Takut juga dimarahin orang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Gantikan Sri Mulyani, Potret Purbaya Dilantik Jadi Menteri Keuangan RI