Dasco: Penghapusan Tantiem Pejabat BUMN Bisa Hemat Rp 18 Triliun

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penghapusan tantiem untuk dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menghemat keuangan BUMN.

Pernyataan ini menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto saat membacakan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2025.

“Memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” kata Dasco di kompleks parlemen.

Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dasco mengatakan kebijakan menghapus tantiem sudah disampaikan sebulan lalu. Langkah ini bersamaan dengan pengurangan separuh lebih komisaris di BUMN. Menurut dia, penghapusan jumlah komisaris dan tantiem diharapkan menambah efektivitas BUMN. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan alasan menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN. Dia menyebut ada perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaan tidak masuk akal. Usut punya usut, Prabowo menemukan ada komisaris perusahaan pelat merah yang hanya rapat sebulan sekali, tetapi mendapatkan tantiem sampai Rp 40 miliar.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," kata Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Selain itu, Prabowo menilai banyak perusahaan BUMN memiliki terlalu banyak komisaris. Prabowo pun meminta Badan Pengelola Investasi Danantara agar komisaris BUMN dikurangi dengab maksimal hanya bisa memiliki 6 komisaris. "Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," kata dia. 

Kepala Negara memerintahkan komisaris untuk bisa memberikan keuntungan perusahaan. Dia tidak mau ada keuntungan yang akal-akalan. "Untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan," ujar dia. 

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga bilang bila ada komisaris dan direksi yang keberatan, untuk mengundurkan diri. 

Dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya kini tidak lagi diizinkan menerima tantiem dan berbagai bentuk insentif lainnya. Sebaliknya, dewan direksi tetap dapat memperoleh hak tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.

Ketentuan ini ditetapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Rosan Perkasa Roeslani mengatakan BUMN bisa menghemat Rp 8 triliun jika menerapkan kebijakan berkaitan pemberian tantiem bagi anggota dewan komisaris BUMN.

"Penghematannya itu conservatively sekitar Rp 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kami bikin lengkap," kata Rosan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.