Alasan Tak Pasti Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan

TAHUN depan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan tidak akan menerima kenaikan gaji. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh pertimbangan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan gaji PNS masih harus melihat ruang fiskal yang tersedia, yang sebagian besar akan dialokasikan untuk mendanai delapan program prioritas nasional.

Sri Mulyani menyampaikan dalam konferensi pers terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada 18 Agustus 2025, bahwa kenaikan gaji PNS belum dapat dipastikan karena ruang fiskal yang ada akan lebih difokuskan pada program-program prioritas.

“Untuk gaji (PNS), kami akan melihat fiskal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara, 16 Agustus 2025

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa keputusan mengenai penambahan formasi PNS untuk tahun depan belum bisa dipastikan. Hal ini akan bergantung pada kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L), terutama yang ada di daerah.

“Namun pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang harus juga dipertimbangkan. Untuk hal itu kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan belanja negara untuk tahun depan sebesar Rp 3.786,5 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan dengan outlook anggaran 2025. Sebagian besar anggaran ini akan dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberian makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pertahanan semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global.

Anggaran untuk ketahanan pangan mencapai Rp 164,4 triliun yang akan digunakan untuk pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah. Untuk ketahanan energi, anggaran sebesar Rp 402,4 triliun akan digunakan guna mendukung penguatan sektor energi nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapat anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk menyediakan makan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Pendidikan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 757,8 triliun, yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Selain itu, sektor kesehatan juga akan mendapatkan anggaran yang besar, yakni Rp 244 triliun, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tanah air.

Untuk penguatan ekonomi rakyat, pemerintah akan mengalokasikan dana bagi pengembangan 80 ribu Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat desa. Sementara itu, pertahanan semesta akan mendapatkan alokasi anggaran untuk memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat komponen cadangan, dan mendukung kesejahteraan prajurit.

Terakhir, pemerintah akan mempercepat investasi dan perdagangan global dengan anggaran yang ditujukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.