Raja Juli Bakal Cabut 20 Izin Perusahaan Pengelola Hutan, Tunggu Restu Prabowo

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni bakal mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektare di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di antaranya di tiga provinsi yang terdampak bencana ekologis baru-baru ini, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Meski begitu, Raja Juli menyebut kementeriannya harus menunggu izin Presiden Prabowo Subianto. “Setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak,” tutur Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Gedung MPR/DPR, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. 

Namun politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu enggan membeberkan secara rinci ihwal identitas perusahaan-perusahaan tersebut. Dia mengatakan akan mengumumkan kepada publik setelah mendapatkan restu dari Prabowo.

“Luasan persisinya saya tidak bisa laporkan saat ini,” tutur Raja Juli.

“Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,” kata dia.