Imigrasi AS Diperketat, Pemohon dari Negara Berisiko Tinggi Hadapi Penundaan Massal

Presiden AS Donald Trump.(Xinhua)

PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (2/12) mengumumkan penghentian sementara seluruh permohonan imigrasi bagi pemohon dari 19 negara non-Eropa. Langkah ini diklaim sebagai upaya memperkuat keamanan nasional dan melindungi keselamatan publik.

Kebijakan baru tersebut mencakup negara-negara yang sejak Juni sudah berada di bawah larangan perjalanan sebagian. Pembatasan tambahan ini disebut sebagai bagian dari agenda utama pemerintahan Trump dalam memperketat kebijakan imigrasi. Afghanistan dan Somalia kembali termasuk dalam daftar negara yang terdampak.

Memorandum resmi pemerintah menyebut serangan terhadap dua anggota Garda Nasional AS di Washington pekan lalu sebagai salah satu alasan pengetatan. Dalam insiden itu, seorang pria asal Afghanistan ditangkap sebagai tersangka, setelah seorang petugas tewas dan satu lainnya mengalami luka serius.

Selama beberapa hari terakhir, Trump juga memperkeras retorikanya terhadap warga Somalia, dia menyebut mereka sebagai sampah. "Kami tidak ingin mereka di negara kami," katanya.

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump memprioritaskan tindakan penegakan hukum imigrasi secara agresif. Pemerintahannya mengirim agen federal ke sejumlah kota besar dan memperketat penanganan pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko. 

Meski sering menonjolkan operasi deportasi, pemerintah dinilai belum memberikan perhatian besar pada reformasi imigrasi legal hingga muncul serangkaian kebijakan baru setelah serangan terhadap Garda Nasional.

Daftar negara yang dikenai penghentian penuh mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Negara-negara tersebut sudah berada dalam cakupan pembatasan terketat sejak Juni, termasuk pelarangan masuk dengan sejumlah pengecualian.

Sementara itu, pembatasan parsial juga diberlakukan untuk Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Seluruh negara ini menjadi bagian dari daftar 19 negara yang permohonan imigrasinya kini dihentikan sementara.

Kebijakan tersebut menangguhkan seluruh aplikasi yang masih diproses dan mengharuskan pemohon dari negara-negara tersebut menjalani pemeriksaan ulang yang dinilai lebih ketat, termasuk kemungkinan wawancara tambahan atau wawancara ulang untuk menilai potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik.

Memorandum juga menyinggung sejumlah kasus kriminal terbaru yang diduga melibatkan imigran, termasuk serangan terhadap anggota Garda Nasional.

Direktur senior hubungan pemerintah di Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika, Sharvari Dalal-Dheini mengatakan lembaganya telah menerima laporan pembatalan sejumlah acara resmi, mulai dari upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan hingga wawancara naturalisasi dan proses penyesuaian status bagi individu dari negara-negara yang masuk daftar larangan. (CNBC News/Fer/I-1)