Trump tegaskan tak akan usir warga Gaza, sebut gencatan senjata final

Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump pada Kamis (9/10) memastikan tidak ada yang akan dipaksa keluar dari Gaza di bawah rencana gencatan senjatanya, serta menambahkan bahwa perjanjian tersebut sudah final dan selesai.

"Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa pergi. Justru sebaliknya...tidak, kami tidak akan melakukan hal itu,"ujar Trump saat ditanya seorang wartawan apakah rakyat Palestina akan dipaksa meninggalkan Gaza dalam kesepakatan gencatan senjata yang diusulkannya.

Trump mengatakan perjanjian gencatan senjata Gaza sudah final dan selesai sehingga dirinya berencana menuju Timur Tengah akhir pekan ini.

“Saya pikir ini akan berjalan dengan baik. Saya rasa para sandera akan kembali pada Senin atau Selasa. Saya mungkin akan berada di sana — saya berharap bisa hadir. Kami berencana berangkat pada Minggu, dan saya menantikannya,” katanya kepada para wartawan di Kantor Oval.

Ketika ditanya mengenai rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Trump mengatakan bahwa pembahasan untuk itu saat ini masih berlangsung.

“Belum ada keputusan pasti. Saya kira nantinya akan ada banyak pihak yang menentukan arah kesepakatan ini, termasuk negara-negara kaya yang akan membiayainya,” ujarnya.

“Banyak pihak ingin melihat upaya ini berhasil. Dan saya yakin, hal ini akan berhasil — bahkan prosesnya sudah mulai berjalan,” lanjutnya.

Trump sebelumnya mengumumkan pada Rabu (8/10) bahwa Israel dan Hamas telah setuju menjalankan tahap pertama gencatan senjata usulannya untuk Gaza.

Pada 29 September, Trump meluncurkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh wilayah kantong tersebut.

Tahap kedua dari rencana tersebut menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi kelompok perjuangan Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, serta pelucutan senjata yang dimiliki oleh Hamas.

Rencana ini juga menetapkan pendanaan dari negara-negara Arab dan Islam untuk pemerintahan baru dan rekonstruksi Jalur Gaza, dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina.

Negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik rencana tersebut, tetapi beberapa pejabat mengatakan bahwa banyak detail di dalamnya perlu didiskusikan dan dinegosiasikan agar dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Hamas: Kami terima jaminan AS, perang di Gaza telah berakhir

Baca juga: Indonesia siap dukung rekonstruksi Gaza usai gencatan Hamas-Israel

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.