Puan bicara isu perdamaian dan Palestina pada forum MIKTA di Korsel

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu perdamaian dunia, termasuk untuk Palestina dan Sudan. pada forum MIKTA Speakers' Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA Ke-11 Tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan, Rabu.

Menurut Puan, negara-negara yang terhimpun dalam MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, harus mengambil langkah nyata dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

"Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama," kata Puan.

Puan mengatakan situasi dunia saat ini, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat dan penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal. Sedangkan ruang untuk menahan diri semakin rapuh.

Selain soal jumlah korban, menurut dia, tantangan dari situasi itu adalah risiko meningkatnya eskalasi.

Dia pun mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan.

"Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat," katanya.

Baca juga: Korea Selatan prioritaskan perdamaian global melalui MIKTA 2025

Puan mengatakan bahwa fungsi parlemen memang bukanlah pengamat dalam pembangunan perdamaian. Namun, parlemen bisa mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang membuat perdamaian bisa menjadi langgeng.

"Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," katanya.

Selain itu, Ketua DPR mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus menghormati netralitas, imparsialitas, dan tetap bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer.

Bantuan yang diberikan juga harus dipandu oleh penilaian yang independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui oleh negara yang terdampak, dengan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

"Parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan," katanya.

Baca juga: Kemlu: MIKTA bukti konkret diplomasi multilateral Indonesia

Baca juga: Ketua DPR sebut negara MIKTA penting jadi jembatan antarkekuatan besar

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.