Mobil Listrik Terjual 120 Ribu, Pabrik Baru Siap Beroperasi di 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).(MI/Insi Nantika Jelita)

MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, hingga Agustus 2025, Indonesia telah berhasil menjual lebih dari 120 ribu kendaraan listrik berbasis baterai. Angka tersebut sekitar 10% dari pangsa pasar nasional. Ia menyebut pabrik-pabrik baru terkait ekosistem kendaraan listrik akan banyak dibangun. 

"Pabrik-pabrik baru kini sedang dibangun. Banyak di antaranya diperkirakan akan beroperasi penuh pada tahun depan," ujar AHY dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (10/10).

Dengan beralih dari bahan bakar fosil ke mobilitas listrik, AHY menegaskan, Indonesia tidak hanya bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), tapi juga meringankan beban subsidi. "Serta, memodernisasi sistem transportasi nasional," sambungnya.

Ia menekankan, keberadaan kendaraan listrik di Tanah Air harus melampaui mobil konvensional dengan fokus pada dekarbonisasi transportasi publik, logistik, dan angkutan barang. Hal ini agar setiap mata rantai pergerakan orang dan barang menjadi lebih bersih, dan efisien.

AHY menegaskan transformasi hijau tidak bisa berjalan hanya dengan slogan. Dua faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah sumber daya manusia (SDM) dan investasi.

Indonesia, sebutnya, membutuhkan insinyur yang dapat mengintegrasikan jaringan listrik, spesialis data yang mampu mengantisipasi permintaan dan risiko, teknisi untuk merawat sistem baru, perencana kota yang mendesain kota tangguh, serta ahli keuangan hijau untuk menyusun proyek yang layak dan bankable.

"Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia diselaraskan dengan kebutuhan masa depan melalui pendidikan, dan sertifikasi untuk menunjang keterampilan nyata," ujar AHY.

Terkait investasi, AHY menjelaskan, menurut data Bappenas, Indonesia membutuhkan sekitar US$650 miliar untuk investasi infrastruktur demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dengan sekitar US$190 miliar berasal dari modal swasta. APBN, katanya, tidak bisa menanggung beban ini sendirian. 

"Pemerintah membangun ekosistem pembiayaan yang menggabungkan instrumen publik dan swasta, memobilisasi dana abadi, melibatkan mitra multilateral, serta mendorong blended finance," pungkasnya. (Ins/E-1)