
BNPB mengucurkan dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi senilai Rp88 miliar untuk empat kabupaten di Sumut. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak akibat bencana alam.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, bantuan itu diberikan kepada Kabupaten Serdangbedagai, Padanglawas, Asahan dan Nias Utara. Empat daerah tersebut akan menggunakan dana hibah untuk berbagai proyek perbaikan fasilitas umum dan sosial.
"Dana ini bersumber dari BNPB RI dan akan digunakan pada tahun anggaran 2025 untuk memperbaiki berbagai infrastruktur yang terdampak bencana," ujar Tuahta, Kamis (9/10).
Dia merinci, Kabupaten Serdangbedagai akan merehabilitasi dinding penahan tanah, box culvert, jembatan gantung, tanggul sungai dan dam. Kabupaten Padanglawas akan menggunakan dananya untuk memperbaiki jalan, jembatan, irigasi, saluran air bersih, ruang kelas, rumah guru serta MCK sekolah.
Kabupaten Asahan mendapat alokasi dana untuk rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jembatan. Adapun Kabupaten Nias Utara akan memanfaatkannya untuk rekonstruksi jalan, jembatan serta tembok penahan tanah.
Menurut Tuahta, pihaknya mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk segera menyusun Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut berfungsi mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengarahkan strategi rehabilitasi yang efektif.
"Pemda dapat memanfaatkan dana hibah dari BNPB atau kementerian lain untuk mempercepat pemulihan fasilitas publik dan sosial," katanya.
Selain bantuan dari BNPB, Pemprov Sumut pun mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk memperkuat kapasitas BPBD di tingkat kabupaten/kota. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat menghadapi potensi bencana, terutama saat musim penghujan.
Tuahta menambahkan, BPBD Sumut telah berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di wilayah masing-masing. Antisipasi dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat serta pemetaan daerah rawan bencana.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakatnya. Terutama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang akan meningkat akhir tahun ini.
"Antisipasi yang kita lakukan bersama kabupaten dan kota adalah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang meningkat saat musim hujan," jelasnya.
Sepanjang 2024, BPBD Sumut mencatat terjadinya sebanyak 677 peristiwa bencana di wilayahnya. Kebakaran hutan dan lahan menjadi yang terbanyak, mencapai 237 kasus. (H-2)