Rhenald Kasali: Kepemimpinan Tegas Kunci Atasi Kompleksitas Perizinan Investasi

Rhenald Kasali.(Dok. Antara)

PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.

Menurutnya, hambatan yang muncul tidak hanya disebabkan oleh prosedur birokrasi yang berbelit, tetapi juga lemahnya koordinasi antar-menteri, kepentingan politik, serta integritas pejabat di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa kepemimpinan yang kuat, upaya menyederhanakan perizinan dan menarik investasi baru akan sulit tercapai.

"Untuk mengatasi ini, yang paling penting terkait kepemimpinan yang tegas," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (14/11).

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu menilai perizinan investasi di Indonesia masih menjadi persoalan kompleks karena tidak hanya terkait aspek teknis atau prosedural, tetapi juga melibatkan kepentingan politik, biaya politik, integritas pejabat pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan lembaga antirasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Perizinan ini masalahnya berkelindan, gabungan antara kepentingan politik dan biaya politik, integritas pejabat, lemahnya KPK, serta peraturan yang berbelit-belit," jelasnya.

Dalam pandangan Rhenald, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian perlu menunjukkan kepemimpinan yang lebih tegas. Ia menekankan pentingnya menteri koordinator untuk mengarahkan para menteri yang mengeluarkan dan mengawasi kebijakan, sekaligus melakukan koordinasi yang tepat dengan ketua-ketua partai pendukung pemerintah.

“Kalau ingin masalah ini diatasi dengan baik, menko perekonomian harus lebih tegas dengan para menteri yang mengeluarkan dan mengawasi kebijakan terkait," ungkapnya.

Untuk langkah konkret, Rhenald mendorong penerapan beberapa kebijakan strategis, antara lain kebijakan ramah Investasi, penegakan aturan yang jelas mengenai kewenangan lembaga dan pemerintah daerah beserta target pencapaiannya, serta penerapan kebijakan satu pintu.

Selain itu, Rhenald pemerintah sebaiknya memberikan jaminan atas kesepakatan awal investasi minimal selama 10 tahun, sehingga negara tidak memberlakukan kebijakan baru yang merugikan investor yang sudah berjalan.

"Selain itu, penting untuk memperkuat safeguard atau pengamanan perdagangan," tegasnya.

Menurut Rhenald, selama ini beberapa direktur jenderal di kementerian dinilai enggan memberikan perlindungan yang memadai, sehingga industri besi dan baja nasional berisiko mengalami kemunduran. Terakhir, ia menilai reformasi kepolisian harus menyentuh sektor ini agar aparat lebih berani menindak praktik premanisme yang kerap mengganggu investasi. (H-3)